Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 Format Exel

Berita Perpajakan
- RUU Tax Amnesty Tidak Dibahas Hingga 2014 02/12/2009
  RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) tidak masuk dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (pro-legnas) 2010-2014.Sidang paripurna DPR menyepakati sebanyak 247 RUU (baik usulan pemerintah maupun DPR) yang akan dibahas dalam periode 5 tahun mendatang.
  Susi
- Shortfall Pajak 2009 Ditekan 23/11/2009
  Pemerintah mengupayakan penurunan target penerimaan pajak (shortfall) 2009 tidak melebihi angka 5% dari total target APBN-P 2009 sebesar Rp577,4 triliun. Dengan demikian, penurunan tersebut tidak mengganggu realisasi pembiayaan negara.
  Susi
- Direktorat Pajak Sidik Perusahaan Sawit Ternama 04/11/2009
  Direktorat Jenderal Pajak mengendus adanya kasus pelanggaran pembayaran pajak bermodus transfer pricing dan penggunaan faktur pajak fiktif senilai ratusan miliar rupiah yang dilakukan PT PHS, perusahaan kelapa sawit di Medan, Sumatera Utara.
  Susi
- Menkeu Kewenangan Ditjen Pajak sudah terbatas 04/11/2009
  Departemen Keuangan menilai rekomendasi National Summit 2009 yang meminta pembatasan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, hanya untuk fungsi pemungut pajak, tidak beralasan.
  Susi
- UU Perpajakan Tampung Usulan Insentif Fiskal 04/11/2009
  UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menampung usulan insentif fiskal yang muncul dalam Temu Nasional beberapa waktu lalu. "Kemarin memang dilakukan inventarisasi, di bidang ekonomi sifatnya ada permintaan untuk insentif fiskal maupun kemudahan di sisi administrasi," kata Menkeu di kantor Direktorat […]
  Susi
- Pemerintah jamin penerimaan pajak 26/10/2009
  Ditjen Pajak Depkeu meminta kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah untuk menggali semua potensi penerimaan pajak di wilayah masing-masing guna mengamankan penerimaan pajak tahun ini.
  Susi
- Oktober, Perbedaan Data Pajak BUMN Tuntas 26/10/2009
  Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar optimistis perbedaan data tunggakan pajak BUMN dengan Ditjen Pajak selesai akhir bulan ini. Untuk klarifikasi data, pihaknya sudah berkomunikasi secara intensif dengan dirjen pajak dan memanggil sejumlah direksi perusahaan pelat merah.
  Susi
- Kabar baik untuk agen 26/10/2009
  Sebuah pesan pendek mampir di handphone saya siang itu. Nama pengirimnya saya kenal sebagai seorang agen asuransi di sebuah perusahaan joint venture. "Puji Tuhan sudah terima surat keputusan Dirjen Pajak No. PER-57/PJ/2009 diputuskan pajak untuk agen asuransi bukan karyawan memakai norma penghitungan pajak. Selamat, sekali lagi terimakasih atas dukungan […]
  Susi
- BPK Melunak Soal Audit Penerimaan Pajak 23/10/2009
  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di bawah kepemimpinan Hadi Poernomo mengisyaratkan tidak akan lagi mempersoalkan keterbatasan akses informasi bagi BPK dalam mengaudit penerimaan pajak.
  Susi
- Tax amnesty Butuh Intervensi SBY, Pengampunan Pajak Bisa Dongkrak Penerimaan Negara 23/10/2009
  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak (fax amnesty) membutuhkan intervensi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar rencana tersebut tak sekadar menjadi wacana.
  Susi
Press Release DJP
- Penyelenggaraan Pertemuan Institusi Perpajakan se-Asia Pasifik yang ke-39 di Bali pada tanggal 9-12 November 2009 09/11/2009
  Bali, 9 November 2009 – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, didampingi Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, pada hari ini membuka pertemuan Institusi Perpajakan se-Asia Pasifik ke-39 yang diselenggarakan di Bali.Download
  Ali
- Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda 09/11/2009
  Jakarta, 30 November 2009 Sehubungan pemberitaan tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dan PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, maka dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut Download
  Ali
Artikel & Opini DJP
- Opsi Lain Menggenjot Pajak 06/08/2009
  Tugas berat menanti jajaran Ditjen Pajak dalam kurun waktu lima bulan ke depan. Salah satunya-dan selalu menjadi indikator kebei hasilan ki-nerja-adalah pencapaian penerimaan pajak tahun 2009. Akibat efek dari penurunan ekonomi global, penerimaan pajak turut mengalami perlambatan. Sampai dengan semester I-2009, pajak baru mencapai 48 persen dari target pajak […]
  Susi
- Willihar Tamba dan Goh Bun Sen, Dua Tersangka Akhirnya Disebutkan 06/08/2009
  Dua tersangka dalam berkas perkara dugaan penggelapan pajak Asian Agri Grup yang dijadikan contoh percepatan oleh Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak akhirnya disebutkan namanya Mereka adalah Willihar Tamba dan Goh Bun Sen.
  Susi
Dudi Wahyudi’s Blog
- Bea Siswa Dalam Ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) 09/12/2009
  dudi
- Insentif Perpajakan Berdampak Buruk 08/12/2009
  JAKARTA (bisnis.com): Kebijakan pemberian stimulus fiskal dalam bentuk insentif perpajakan dinilai hanya akan berdampak buruk bagi perilaku bisnis dan penerimaan negara. Pengamat perpajakan internasional dari Tax Center UI Danny Septriadi mengatakan berdasarkan conventional wisdom yang telah diterima umum akademisi dan organisasi internasional yang aktif mem […]
  dudi
- Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap 2009 07/12/2009
  Contoh berikut ini adalah lanjutan dari postingan saya sebelumnya tentang contoh perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan. Tulisan tersebut saya buat ketika belum berlaku UU Nomor 36 Tahun 2008 dan ketentuan tentang pemotongan PPh Pasal 21 tahun 2009. Nah, untuk itu contoh dalam postingan tersebut saya modifikasi menjadi contoh yang relevan untuk tahun 2009. […]
  dudi
- Prinsip Pemajakan Dividen, Bunga, dan Royalti Menurut P3B 06/12/2009
  Sesuai dengan azas sumber (source principle), Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia akan mengenakan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang bersumber dari Indonesia yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Namun demikian, jika penerima penghasilan adalah resident dari negara mitra P3B Indonesia maka ketentuan […]
  dudi
- Pensiunan, NPWP, dan Pajak Penghasilan 05/12/2009
  Beberapa waktu lalu sempat mencuat kabar tentang keresahan pensiunan tentang kepemilikan NPWP. Namun demikian, saya tidak begitu memperhatkan kabar tersebut sampai minggu ini ketika saya membaca harian Bangka Pos di mana di harian tersebut ada suara pembaca melalui SMS yang meminta sosialisasi kepada para pensiunan tentang masalah perpajakan bagi pensiunan. […]
  dudi
SPT Pajak
- PPh Pasal 21 Atas Uang Pesangon 05/12/2009
  Pengenaan PPh Pasal 21 atas uang pesangon selama ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 149 Tahun 2000. Kini, peraturan tersebut telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang mulai berlaku pada tanggal yang sama. Penggantian peraturan ini terkait erat dengan perubahan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan de […]
- Tidak Ada Lagi Pengiriman SPT Tahunan 28/10/2009
  Biasanya Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak setiap tahunnya mengirimkan formulir SPT Tahunan lengkap dengan buku petunjuk pengisiannya kepada setiap Wajib Pajak yang terdaftar. Pengiriman biasa dilakukan dengan menggunakan jasa pos dengan mengambil alamat dari masterfile Wajib Pajak. Nah, karena kebiasaan ini sudah lama berlangsung, ada […]
- Pajak Penghasilan Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Distributor MLM / Direct Selling 27/10/2009
  Baru-baru ini terbit Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-100/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Distributor Perusahaan Multilevel Marketing atau Direct Selling. SE ini menjawab keraguan dan kesimpangsiuran selama ini tentang bagaimana cara melaporkan penghasilan seorang p […]
- Pajak Penghasilan Atas Kegiatan Usaha Berbasis Syariah 27/10/2009
  Kegiatan usaha berbasis syariah terus tumbuh di Indonesia yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Perusahaan-perusahaan keuangan ini berupa bank-bank syariah, bank perkreditan syariah, serta asuransi syariah. Perusahaan berbasis syariah ini berbeda dengan perusahaan sejenis yang konvensional da […]
- PPh Pasal 21 Atas Bukan Pegawai (Berdasarkan PER-57/PJ/2009) 15/10/2009
  Pada tanggal 12 Oktober 2009, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009. Peraturan Dirjen ini mengamandemen PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Ketentuan yang diubah […]
- Pembetulan SPT 07/09/2009
  Sesuai dengan sistem self assesment, Wajib Pajak melakukan perhitungan sendiri atas pajak yang terutang dalam satu masa pajak atau satu tahun pajak. Perhitungan pajak terutang tersebut dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian SPT tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Nah, seiring dengan berjalannya waktu bis […]
- Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan 07/09/2009
  Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), jangka waktu untuk menyampaikan SPT Tahunan adalah sebagai berikut : untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk […]
- SPT Tahunan 1770 SS Lengkap 04/09/2009
  Berdasarkan Lampiran III.3 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2009, SPT Tahunan PPh Orang Priadi 1770 SS dinyatakan lengkap apabila dipenuhi apabila dokumen-dokumen dan syarat-syarat di bawah ini dipenuhi : SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 SS Induk/Formulir 1770 SS). Wajib disampaikan setelah […]
- SPT Tahunan 1770 S Lengkap 04/09/2009
  Berdasarkan Lampiran III.2 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2009, SPT Tahunan PPh Orang Priadi 1770 S dinyatakan lengkap apabila dipenuhi dokumen-dokumen dan syarat-syarat di bawah ini dipenuhi : SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Yang Tidak Melakukan Kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas (SPT 1770 S Induk/Formulir 1770 S). Wajib disampaikan setelah diisi lengk […]
- Anda Sudah Punya NPWP? Segera Sampaikan SPT Anda 22/08/2009
  Bagi Anda yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mungkin Anda belum tahu adanya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi. Ya, sebenarnya jika seseorang sudah memiliki NPWP maka orang tersebut punya kewajiban menyampaikan SPT Tahunan. ”Lho, kan perusahaan tempat saya bekerja sudah memotong pajak?”, begitu mungkin sebagian besar orang mena […]
Triyani’s Blog
- PPh 21 Pesangon tahun 2009 30/11/2009
  Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya terbit juga PP tentang PPh 21 final atas pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. PP 68 tahun 2009 tanggal 16-11-09 yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Thanks to om Rulli yang sudah kasih alert dan sharing peraturan tsb Posted in Pajak, PPh Orang Pribad […]
  triyani
- Ketentuan Perpajakan atas Uang Pesangon 23/11/2009
  Repost article jadul. Senin, September 26, 2005 Ketentuan Perpajakan Atas Uang Pesangon Ketentuan Perpajakan Atas Uang Pesangon TRIYANI Abstrak Pesangon merupakan hak karyawan yang harus diberikan oleh pengusaha dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja. Pesangon yang diterima/ diperoleh karyawan adalah penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 21. Dalam m […]
  triyani
- Pencegahan Penyalahgunaan P3B 10/11/2009
  Pencegahan Penyalahgunaan P3B Satu lagi peraturan Dirjen Pajak yang diterbitkan tanggal 5 November 2009 yang juga mengatur mengenai P3B, yaitu PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan P3B. Seperti halnya PER-61 yang mengatur tentang Tata Cara Penerapan P3B, PER-62 ini juga mulai berlaku sejak 1 Januari 2010. Dalam setiap Tax Treaty (P3B) Orang Priba […]
  triyani
- Salah Tulis 10/11/2009
  Mohon maaf, dalam posting sebelumnya terdapat kesalahan tulis dan salah link peraturan. Seharusnya tertulis PER-61 juga link ke PER-61 di web DJP tetapi tertukar dengan PER-62. Posting di bawah telah diperbaiki, tapi mungkin teman2 yang membaca (emang ada yg baca? ) tulisan tsb dari FB, LinkedIn, atau Feedblitz masih salah. Mengenai PER-62 dibahas dalam pos […]
  triyani
- Penerapan P3B mulai 1 Jan 2010 09/11/2009
  Penerapan P3B mulai 1 Januari 2010 Pada tanggal 5 November 2009 Dirjen Pajak telah menetapkan Peraturan No PER-61/PJ./2009 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Peraturan tsb mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010 (Alhamdulillah tidak berlaku surut hehehehe). Sesuai dengan UU PPh, Pemotong/Pemungut Pajak *) wajib untuk memoton […]
  triyani
Faisal’s Blog
- PP – 68 tahun 2009 tentang Tarif PPh 21 Atas Pesangon, Uang Pensiun, THT, dan JHT 01/12/2009
  Seiring dengan terbitnya UU PPh yang baru No. 36 tahun 2008 beberapa Wajib Pajak banyak yang menanyakan tentang adakan peraturan perubahan PP 149 tahun 2000 tentang Pesangon untuk menyesesuaikan dengan UU yang baru tersebut dan akhirnya tanggal 30-11-2009 Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan terbitnya PP – 68 tahun 2009 tentang Tarif PPh 21 Atas […]
  Faisal
- Cara Memindahkan eSPT Lama ke eSPT Baru 01/12/2009
  Berikut disampaikan cara memindahkan data lawan transaksi dari eSPT Lama ke eSPT Baru.. Silahkan Klik di sini… Sekaligus disampaikan Contoh Soal dan Jawaban dari Bahan Pelatihan eSPT PPh Masa di KPP Madya Batam. Semoga bermanfaat !! Posted in Ulasan Tagged: eSPT 2009
  Faisal
- Menilik Perubahan SPT Tahunan 2009 15/10/2009
  SPT Tahunan untuk tahun pajak 2009 telah diterbitkan, ada beberapa perubahan yang dilakukan baik terhadap SPT Induk maupun lampirannya yakni SPT Tahunan PPh Badan: SPT Induk (1771) point 4 PPh terutang tarif diperinci menjadi 3 bagian yakni tarif umum pasal 17 ayat 1 huruf b, pasal 17 ayat 2b bagi yang saham 40%nya diperdagangkan di bursa efek, dan [...]
  Faisal
- Sulit memahami LB PPh 21 Ditanggung Pemerintah ?? 13/10/2009
  Setelah berjalannya PPh 21 ditanggung pemerintah ada hal yang menarik, yakni mengenai pegawai yang berhenti dipertengahan tahun sehingga secara normal menyebabkan lebih bayar atau setelah diperhitungkan setahun ternyata pajaknya menjadi lebih bayar. Pada kasus normal jika tidak ada PPh 21 Ditanggung Pemerintah maka atas lebih bayar tersebut bagi pegawai yang […]
  Faisal
- eSPT Masa PPh Pasal 21 18/07/2009
  Dalam benak saya sebelumnya adalah adopsi formulir SPT Masa PPh Pasal 21 yang baru dengan cara mengupdate eSPT PPh Masa 2.0 ternyata tidak untuk PPh Pasal 21 dibuat aplikasi tersendiri. Berbeda dengan aplikasi eSPT sebelumnya pada eSPT ini untuk mengupgrade tidak bisa ditimpa melainkan harus diuninstall yang lama baru kemudian install versi yang baru atau [. […]
  Faisal
Raden Suparman
- spanduk SPT 07/12/2009
  raden.suparman
- SKPN Tambahan? 04/12/2009
  KONON kabarnya ada Wajib Pajak yang mengajukan SKB ke salah satu kantor pajak. Salah satu lampiran untuk mendapatkan SKB tersebut, si Wajib Pajak melampirkan Laporan Keuangan yang sudah di audit (audited).Kebetulan Wajib Pajak tersebut sudah diperiksa dan telah diterbitkan SKPN dengan rugi [misalnya] 100 milyar rupiah. Tetapi pada Laporan Keuangan yang telah […]
  raden.suparman
- PPh Pasal 21 atas manfaat pensiun 04/12/2009
  raden.suparman
- PPh Pasal 21 Atas Pesangon 04/12/2009
  raden.suparman
- BKPM vs DJP 03/12/2009
  raden.suparman
Klinik-Pajak
- PPh Pasal 21 atas Uang Pesangon, Pensiun,THT, dan JHT
  Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 yang terbit tanggal 16 November 2009. Berikut akan disampaikan hal-hal yang diatur ol […]
- Pencegahan Penyalahgunaan Tax Treaty (P3B)
  Untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Penyalahgunaan P3B P3B tidak dite […]
- Tata Cara Penerapan Tax Treaty (P3B)
  Berdasarkan Pasal 32A Undang-Undang PPh diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Untuk memberi kepastian hukum dalam penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau Tax Treaty) maka Dirjen Pajak telah mengeluarkan Peraturan […]
- UU PPN dan PPnBM Terbaru No 42 Tahun 2009
  Telah terbit Undang-undang terbaru yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang terbit tanggal 15 Oktober 2009. UU PPN dan PPnBM t […]
- Norma Bagi Petugas Dinas Luar Asuransi dan MLM
  Ada khabar gembira bagi orang pribadi yang bekerja sebagai petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling, karena sekarang mereka diperbolehkan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sebelumnya petugas dinas luar asuransi dan distributor perusahaan MLM atau direct selling tidak diperbolehkan menggunakan Norma Pengh […]

Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 Format Exel

Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 Format Exel

Bagi rekan-rekan peminat perpajakan, silahkan di download formulir SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 dalam format exel di link ini (Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 Formal Exel).

Semoga bermanfaat untuk bahan review pelaporan pajak perusahaan untuk tahun pajak 2009

Terima kasih untuk Hanhan Haeruman (Konsultan Pajak MUC) untuk sharenya….

30/10/2009
Categories: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh) . Tags: Formulir SPT Tahunan PPh Badan . Author: Afdal Zikri Mawardi

1 Comment(s)

Comment by Asep Setiawan on 03/12/2009 7:58 am

thank so much atas formulir spt badan 2009… semoga barokah..

Reply

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a comment

Afdal Zikri Mawardi

Create Your Badge
MUC Consulting Group
Russell Bedford International
About Me

Saya adalah Konsultan Pajak Berizin Brevet C dari
Depkeu serta Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak sejak tahun 2002. Blog ini berisi
artikel, kegiatan, resume peraturan terkait Konsultan Pajak dan Bea Cukai
oleh MUC Consulting Group.
Artikel blog hanya opini penulis, penerapan harus mengacu pada peraturan
terkait atau konsultan pajak yang dipercaya. Tulisan boleh dikutip dengan
menyebutkan sumber.
My Facebook

Afdal Zikri Mawardi
Kontak Kami via Yahoo Messenger
1. Jasa dan Produk yang Disediakan MUC Consulting Group
- Attorneys at Law RALPH, UTAMA & CO
- Blog Pajak dalam Bahasa Inggris, Jepang, dan Indonesia
- CD Peraturan Pajak Hyperlik & Update via Internet
- GRATIS CD Software Regulasi Peraturan Pajak Indonesia
- KAP Drs Syarief Basir & Rekan
- Konsultan Pajak MUC Consulting Group
2. Partner dan Manager Konsultan Pajak MUC
- Afdal Zikri Mawardi (Partner)
- Imam Subekti (Manager)
- Karsino (Partner)
- Meydawati (Manager)
- Sugianto (Managing Partner)
3. Presentasi Pajak
- Slide Presentasi Update PPh Pasal 21
4. Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP)
- Kanwil DJP Jakarta Khusus
- Kanwil DJP Jakarta Selatan
- Kanwil DJP Malang
- Kanwil DJP WP Besar (LTO)
- KPP Pratama Jakarta Gambir Empat
- Pengadilan Pajak (PP)
- Sekretariat Pengadilan Pajak – Mahkamah Agung
5. Konsultan Pajak
- Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
6. Mahkamah Agung (MA)
- Mahkamah Agung (MA)
Recent Posts
- Pajak Atas Pesangon
- Pajak Bagi Pekerja di Luar Negeri
- Sekilas Tentang Transfer Pricing dan Slide Presentasinya
Top Posts
- Pajak Atas Pesangon
- Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2009 Format Exel
- Pajak Bagi Pekerja di Luar Negeri
Top Clicks
- box.net/shared/dxe6r6ctl5
- tinyurl.com/slidepph21
- mucglobal.com
- chinmi.wordpress.com/2009…
- en.wordpress.com/tag/tran…
- mailto:afdalzikri@gmail.c…
- pajak.go.id/index.php?opt…
- flickr.com/photos/afdalzi…
- edit.yahoo.com/config/sen…
- computindo.co.id
Archives
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
- July 2009
- June 2009
- May 2009
- March 2009
- February 2009
Kontak Kami (MUC Consulting Group)

MUC CONSULTING GROUP

JAKARTA
PP Plaza 3 rd Floor Jl. TB Simatupang 57 Jakarta 13760
P.+62-21-8403978 F. +62-21-8403937

BALIKPAPAN
Jl. MT Haryono Sentra Eropa II Blok AB-2 No 32, Balikpapan Baru, Balikpapan 76114
P. +62-542-7204293 F. +62-542-7204298,

SURABAYA
Surabaya Branch Office Graha Pena 15th Floor Jl. A. Yani 88, Surabaya 60231
P. +62-31-820-2180 F. +62-31-828-3884,
Anda Perlu Jasa Konsultan Pajak?

Kami menyediakan jasa: Pendaftaran NPWP, Penyusunan SPT, Pemeriksaan, Keberatan, Banding/Gugatan ke Pengadilan Pajak, PK ke MA, Training, Kasus Pajak/Customs Lainnya.
Daftar Milis Pajak MUC

Click to join muctaxnews

My Bookmark

Jangan Lupa Klik Juga Blog Ini!

CERITA TURUN BERAT BADAN

MOTIVASI WANITA INDONESIA

SEDIA SUTERA SERAT NANAS

PERLU ALAT BERAT BEKAS

UMROH & HAJI ONH PLUS

JASA PENGIRIMAN BARANG/CARGO
Klik Juga Sponsor Blog Ini!

KONSULTAN PAJAK TERDAFTAR

KONSULTAN BEA CUKAI/CUSTOMS

JASA AKUNTANSI

JASA TRAINING PERPAJAKAN & LAINNYA

JASA KONSULTAN RISET & PENELITIAN

JASA KONSULTAN IT & SOFTWARE PAJAK/AKUNTING

KANTOR AKUNTAN PUBLIK SYARIEF BASIR & REKAN

KONSULTAN LEGAL RALPH, UTAMA & CO.

SOFTWARE DATA BASE PERPAJAKAN
Jangan Lupa Daftar Milis Milis Pajak MUC

Click to join muctaxnews

Milis Perpajakan MUC
Blog Stats
- 8,956 hits
Meta
Spam Blocked

102 spam comments

blocked by
Akismet
Daftar Juga Milis Alumni

Click to join smp3sby

Milis Alumni SMP Negeri 3 Surabaya

Click to join smp3sby83

Milis Alumni SMP Negeri 3 Surabaya Tahun 1983

Click to join sma6sby

Milis Alumni SMA Negeri 6 Surabaya

Click to join sma6sby86

Milis Alumni SMA Negeri 6 Surabaya Tahun 1986

Click to join boedoet86

Milis Alumni SMA Negeri 1 Jakarta Tahun 1986

Click to join ptkdk

Milis Alumni Perguruan Tinggi Kedinasan Depkeu (PTKDK)

Click to join stan

Milis Alumni STAN

Click to join stan86

Milis Alumni STAN tahun 1986
- Neo-Sapian by WP Designer.
- Blog at WordPress.com.

	Asep Setiawan on Formulir SPT Tahunan PPh Badan…
	antariksa on GRATIS SOFTWARE PERATURAN PERP…
	Sadiq on Sekilas Tentang Transfer Prici…
	deden on Sekilas Tentang Transfer Prici…
	mas blade on GRATIS SOFTWARE PERATURAN PERP…

About Me

My Facebook

Kontak Kami via Yahoo Messenger

1. Jasa dan Produk yang Disediakan MUC Consulting Group

2. Partner dan Manager Konsultan Pajak MUC

3. Presentasi Pajak

4. Departemen Keuangan Republik Indonesia

5. Konsultan Pajak

6. Mahkamah Agung (MA)

Recent Posts

Top Posts

Top Clicks

Archives

Kontak Kami (MUC Consulting Group)

Anda Perlu Jasa Konsultan Pajak?

Daftar Milis Pajak MUC

Recent Comments

Jangan Lupa Klik Juga Blog Ini!

Klik Juga Sponsor Blog Ini!

Jangan Lupa Daftar Milis Milis Pajak MUC

Blog Stats

Meta

Spam Blocked

Daftar Juga Milis Alumni